RUU Pilkada Panas

Pembahasan RUU Pilkada saat ini lagi di bahas. Demokrat walk out koalisi merah putih balance dan peta politik makin seimbang. Prediksi akan di sah kan pilkada tidak langsung peta politik makin panas. Tp bisa kemungkinan anggota dpr akan bolang baling mengingat banyak anggota yg gak masuk di periode berikut nya. Tunggu hasil voting malam nih..

Baperzakat perlu evaluasi strukturnya

BLH kota dari konfirmasi yg di lakukan beberapa rekan kami bahwa BLH Pemko klaim belum pernah mengeluarkan izin lingkungan. Padahal ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai lingkungan hidup menyatakan harus ada dikeluarkan izin lingkungan kepada pengguna usaha yang memiliki UKL-UPL atau dampak lingkungan yang berbahaya terhadap pencemaran lingkungan. Sehingga kami beranggapan bahwa kepala Badan Lingkungan Hidup kota padangaidimpuan tidak bekerja dan perlu di evaluasi tentang kinerja dari badan tersebut, jangan sampai uang rakyat tidak tepat sasaran dan jika hanya tanpa tugas dan fungsi lebih baik BLH di bubarkan ungkpa direktur kajian dan advokasi maayarakat indonesia. M. Ridwan Nasution. Kami tegaskan hal ini kepada team baperzakat agar mengambil sikap yg tegas dalam mengevaluasi kinerja dari aparatur pemerintahan kota agar visi misi kota dapat twrcapai dalam memajukan rakyat ubtuk sehat maju dan sejahtera. M. Ridwan,SH

Gambaran Pilkada Tapsel

KAMI : Pegawai di Tapsel Bisa Lebih Nyaman dalam Bertugas Bila Pemilukada Digelar Serentak September atau Oktober, dan Masih Melalui Rakyat Langsung PADANGSIDIMPUAN I Bila Pemilukada tahun 2015 digelar serentak bulan September atau Oktober dan masih melalui pemilihan rakyat langsung, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) bisa lebih nyaman dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. “Tentunya, para pegawai Pemkab Tapsel akan lebih nyaman dalam bertugas. Tidak harus beralibi ‘loyal’ pada pimpinan ketika Pemilukada Tapsel tahun 2015 digelar. Karena, di Pemilukada itu, berpeluang calon incumbent tidak ada, karena masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tapsel periode 2010-2015 berakhir tanggal 12 Agustus 2015,” ujar Direktur Kajian dan Advokasi Masyarakat Indonesia (KAMI), Muhammad Ridwan Nasution SH kepada RAKYAT, Selasa (16/09) kemarin. Sudah menjadi rahasia umum, ucap Ridwan, kalau PNS kerap ‘tertekan” dan dijadikan objek kepentingan bila seorang incumbent maju di Pemilukada daerah tersebut. Bahkan, terangnya, terkadang PNS yang dianggap tidak ‘loyal’ akan mendapatkan banyak tantangan dalam menjalankan tugasnya, seperti dipindahkan ke tempat kerja baru yang jauh dari rumahnya dan lainnya, dengan alasan klise, penyegaran, adanya kekurangan tenaga di satu unit kerja, dan ungkapan kalau PNS harus siap ditempatkan dimanapun berada. Dengan kosongnya posisi incumbent, kita meyakinkan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik bisa diminimalisir untuk kepentingan sepihak karena selama ini alasan dalam menggalang suara dan dukungan masyarakat menggunakan fasilitas negara adalah untuk koordiansi san konsolidasi pemerintahan untuk kepentingan masyarakat.  Jika pilkada langsung terjadi semua lapisan masyarakat dapat mengawasi secara kasat mata tentunya.

no incumbent jika pilkada langsung di tapsel

KAMI : Pegawai di Tapsel Bisa Lebih Nyaman dalam Bertugas
Bila Pemilukada Digelar Serentak September atau Oktober, dan Masih Melalui Rakyat Langsung

PADANGSIDIMPUAN I Bila Pemilukada tahun 2015 digelar serentak bulan September atau Oktober dan masih melalui pemilihan rakyat langsung, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) bisa lebih nyaman dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.
“Tentunya, para pegawai Pemkab Tapsel akan lebih nyaman dalam bertugas. Tidak harus beralibi ‘loyal’ pada pimpinan ketika Pemilukada Tapsel tahun 2015 digelar. Karena, di Pemilukada itu, berpeluang calon incumbent tidak ada, karena masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tapsel periode 2010-2015 berakhir tanggal 12 Agustus 2015,” ujar Direktur Kajian dan Advokasi Masyarakat Indonesia (KAMI), Muhammad Ridwan Nasution SH kepada RAKYAT, Selasa (16/09) kemarin.
Sudah menjadi rahasia umum, ucap Ridwan, kalau PNS kerap ‘tertekan” dan dijadikan objek kepentingan bila seorang incumbent maju di Pemilukada daerah tersebut.
Bahkan, terangnya, terkadang PNS yang dianggap tidak ‘loyal’ akan mendapatkan banyak tantangan dalam menjalankan tugasnya, seperti dipindahkan ke tempat kerja baru yang jauh dari rumahnya dan lainnya, dengan alasan klise, penyegaran, adanya kekurangan tenaga di satu unit kerja, dan ungkapan kalau PNS harus siap ditempatkan dimanapun berada.
Dengan kosongnya posisi incumbent, kita meyakinkan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik bisa diminimalisir untuk kepentingan sepihak karena selama ini alasan dalam menggalang suara dan dukungan masyarakat menggunakan fasilitas negara adalah untuk koordiansi san konsolidasi pemerintahan untuk kepentingan masyarakat.  Jika pilkada langsung terjadi semua lapisan masyarakat dapat mengawasi secara kasat mata tentunya.